Kajari Tulang Bawang Barat Sri Haryanto sedang menyampaikan materi anti korupsi kepada para Kades. | Foto humas

Tubaba, Bensor.co.id - Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana-Desa (DD) Pemerintah Daerah bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung menggelar penyuluhan hukum terhadap sejumlah Kepala Tiyuh atau Kades.

Penyuluhan dihadiri Sri Haryanto, S.H,.M.H (Kajari), Asisten 1 Bayana, Kabag Hukum Budi Sugiarto, Kadis PMD Sofyan Nur, Camat TBU Iwan Setiawan. Acara berlangsung di aula Balai Tiyuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik (TBU), Senin (21/11/2022).

Bayana mengatakan, agar tercipta kesadaran hukum di masyarakat maka hukum harus dipublikasikan kepada masyarakat luas. Salah satunya dengan melakukan penyuluhan hukum yakni, menyebarluaskan informasi hukum, pemahaman tentang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyuluhan hukum dilakukan demi tegaknya supremasi hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum. Sehingga tercipta masyarakat cerdas hukum dan berbudaya hukum serta meningkatnya kepatuhan hukum di tengah masyarakat

"Saya mengajak dan menghimbau kepada seluruh komponen penyelenggara pemerintahan tiyuh agar selalu ekstra hati - hati dalam rangka menjalankan serta melaksanakan pengelolaan dana tiyuh agar terhindar dari tindak pidana korupsi," terangnya.

Sri Haryanto mengatakan,  membuka diri untuk para Kades. Jika ada masalah yang ingin dikonsultasikan kepada Kejari, pihak Kejari siap membuka pintu.

 "Jangan ada jarak diantara kita, supaya tidak terjadi hal - hal yang tidak kita inginkan," tegasnya.

Budi Sugiarto menyampaikan, penyuluhan hukum tersebut mengingatkan tentang bahaya korupsi. "Ini jangan dijadikan momok bagi perangkat desa. Jadikan pendamping desa tempat meminta pendapat dan konsultasi. Dengan adanya Kejari kita berharap dapat menjadi partner desa agar pengelolaan dana desa dapat lebih tepat penggunaannya," pungkasnya.(Fio)

Editor Kholis